Muswilcab Dianggap Ilegal, Kantor DPW PPP Jatim Digeruduk Massa Penyelamat GPK

"Ternyata di lokasi kami dihalangi. Saya enggak dikasih jalan sama teman-teman," ujarnya.

Muswilcab dinyatakan ilegal juga karena ada pengurus GPK pusat nonaktif, yakni Sekjen pusat Aftoni

"Sekjen Aftoni sudah tidak berlaku karena kepengurusan sudah diambil MKO. Sebelum ada Plt Aftoni sudah ilegal karena enggak beres ada kegaduhan dan sekarang kepengurusan pusat diambil alih MKO," jelasnya.

Segelintir pihak pun memanfaatkannya untuk memecah belah GPK Jatim.

"GPK Jatim juga enggak ada kepengurusan. Secara AD/ART tidak sah. Kalau ada penonaktifan pengurus, tidak boleh DPW mengangkat pengurus si Choky itu,” ucapnya.

Fauzi meminta Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab agar tidak ikut campur urusan GPK, apalagi sampai memaksakan orang untuk dipasang sebagai Ketua GPK Jatim.

"Saya minta Ketua DPW merangkul semua GPK, jangan sampai pecah. Jangan ikut campur, apalagi sampai memasang orang untuk dipaksakan menjadi ketua GPK Jatim. DPW PPP Jatim banyak masalah, sekretaris dan ketua harus berpikir arif," tandasnya.

Sementara itu, Sekjen PP GPK PPP Aftoni menyatakan Muswilcab sah dan tidak ilegal. PP GPK sekarang di bawah kepemimpinan Plt Imam Fauzan.