Kementerian ATR/BPN & Polda Jatim Ungkap 2 Kasus Mafia Tanah, 5 Orang Jadi Tersangka

“Selain itu, ada kerugian negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp500 juta,” kata Arif.

Kedua tersangka dijerat Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang membuat, memalsu, dan atau menggunakan surat palsu. Ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara.

Untuk kasus di Kabupaten Pamekasan terjadi pada Oktober 2020 dan dilaporkan ke polisi pada 3 Juli 2021.

Tersangkanya inisial B, MS, dan S. Mereka bekerja sama menjadi makelar penjualan tanah milik D menggunakan dokumen palsu untuk permohonan SHM ke Kantah Pamekasan sehingga terbit SHM nomor 02559 dengan luas 1.402 meter persegi.

Setelah terbit SHM tersebut, ketiga tersangka menjual tanah dengan harga Rp1,3 miliar kepada RD.

"Korban mengalami kerugian tanah seluas 1.402 meter persegi,” jelasnya.

Atas kasus tersebut, tersangka terancam Pasal 385 Ayat 1e KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta menjual tanah, padahal diketahuinya yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain sehingga terancam pidana empat tahun penjara. (mcr23/jpnn)