Pembangunan RS Surabaya Selatan Tuai Polemik, DPRD Ingatkan Pemerataan

Mengenai belum rampungnya kajian kelayakan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Fathoni menilai hal itu hanyalah persoalan administratif, yang bisa segera diselesaikan apabila ada kemauan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Terkait kekhawatiran tentang rencana penggunaan lahan lapangan olahraga untuk pembangunan rumah sakit, Fathoni mendorong pemerintah kota, camat, dan lurah untuk menjalin dialog dengan warga guna mencari alternatif terbaik.
“Saya telah mengajukan usulan agar pemkot membantu pembangunan fasilitas olahraga di setiap kampung yang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), sehingga dapat dikelola secara mandiri melalui sistem penyewaan,” tuturnya.
Dengan begitu, masyarakat bisa mendapat manfaat ganda dari fasilitas kesehatan yang memadai dan ruang olahraga yang layak.
“Prinsip Mens Sana in Corpore Sano, bisa benar-benar diterapkan dalam kehidupan warga Surabaya,” kata Fathoni.
Sebelumnya anggota pansus Aning Rahmawati mempertanyakan urgensi pembangunan RS Surabaya Selatan dibandingkan pengembangan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH).
Menurut Aning, performa keuangan RSUD BDH saat ini sangat baik, dengan pendapatan mencapai Rp174 miliar dan pengeluaran Rp167 miliar.
Berdasarkan kajian yang telah tersedia, dana investasi senilai Rp500 miliar diperkirakan akan kembali dalam kurun waktu lima tahun.
Pimpinan DPRD nilai rencana pembangunan rumah sakit wilayah selatan bentuk pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News