Pengembang Nyatakan Proyek Surabaya Waterfront Land dalam Proses Kajian AMDAL

"Kami sudah memiliki dasar hukum," ujar Agung.

Dasar hukum tersebut meliputi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2025, Surat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Pemerintah RI.

PKKPRL, kata dia, menjadi dasar hukum paling penting di tengah gejolak isu pagar laut yang terjadi di pantai Jakarta.

Meski proyek itu bertujuan mendongkrak ekonomi Surabaya dan menghadirkan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, serta green fishery island, Agung tak menampik adanya dampak negatif terhadap nelayan.

Granting Jaya telah melakukan 18 kali pertemuan dengan nelayan untuk menjelaskan blue print proyek. Namun, penolakan masih terus terjadi.

"PSN SWL ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat Surabaya dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya. (mcr12/jp nn)