Jatim Provinsi ke-5 PHK Massal Terbanyak, Pakar Desak Pemerintah Genjot Investasi

Gigih meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dalam meredam dampak PHK dan aksi boikot. Menurutnya, mediasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Boikot memang hak masyarakat, tetapi pemerintah harus hadir memastikan aksi tersebut tidak merugikan pekerja. Perlu ada solusi yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan tenaga kerja,” tegasnya.

Forum Bahtsul Masa’il se-Jawa Madura turut angkat suara terkait polemik boikot produk. Melalui keputusan musyawarah, forum yang diikuti para ulama itu menilai aksi boikot sah secara syariat, tetapi tidak boleh menimbulkan dampak negatif signifikan seperti PHK massal tanpa solusi yang memadai.

“Boikot harus memperhatikan dampak lebih luas, terutama bagi pekerja kecil yang tidak bersalah. Masyarakat harus selektif dan cermat dalam menyikapi isu boikot agar tidak merugikan sesama,” ujar Katib Dewan Sesepuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon KH Aris Ni’matulloh yang menjadi mushohih dalam forum tersebut. (mcr12/jpnn)