Soroti Janji Cagub Jatim, Pengamat: Program Kota & Provinsi Tak Bisa Dibandingkan
“Katakanlah kalau dipakai pendidikan saja ini cukup, tetapi bagaimana untuk sektor lain, apa ya enggak butuh pembangunan,” tuturnya.
Prof Warsono mengatakan APBD Surabaya cukup tinggi, terlihat dari kesejahteraan remun dan tunjangan kinerja (tukin) pegawai).
Remun dan tukin pegawai Pemkot Surabaya lebih besar dibanding provinsi. Karena itu, sulit menjadikan Surabaya sebagai indikator dalam keberhasilan program.
"Kalau Surabaya ini diasumsikan sebagai sampel (pelaksanaan) program ini tidak bisa karena memang berbeda. Tidak bisa dibandingkan dengan besarnya cakupan di Provinsi," ucap dua.
Dibandingkan berbicara soal pendidikan, kata dia, sebaiknya fokus pada penyelenggaraan pendidikan bermutu dan terjangkau oleh lapisan masyarakat. Pasalnya, pendidikan menjadi kewajiban pemerintah dan rakyat punya hak berpartisipasi dalam biayanya serta dijamin undang-undang.
“Janganlah pendidikan dipolitisir. Jangan sampai pengalaman kemarin diterminologi pendidikan gratis membuat sekolah mengeluh. Boleh gratis, tetapi untuk yang miskin, sedangkan yang mampu tetap bisa berkontribusi,” kata dia.
Selain itu, anggaran pendidikan tidak cukup dalam menunjang mutu pendidikan, jika semua digratiskan, termasuk memfasilitasi kegiatan ekstrakuler siswa.
“Jadi, saya sedih, jika pendidikan dijadikan alat kampanye,” katanya.
Pengamat pendidikan menilai program pendidikan gratis di kota dan provinsi tidak bisa dibandingkan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News