Soroti Janji Cagub Jatim, Pengamat: Program Kota & Provinsi Tak Bisa Dibandingkan

Menurutnya, terminologi gratis harus detail, apakah untuk siswa negeri dan swasta atau hanya negeri saja karena komponen biaya pendidikan banyak, termasuk uang saku, transportasi, dan biaya operasional serta investasi.

Apabila yang dibebaskan biaya yang merupakan kontribusi siswa atau orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan, bagaimana peran pemerintah dalam mencukupi seluruh biayanya dengan standar mutu yang baik. Sebab, berkorelasi dengan biayanya.

“Pengalaman kemarin sekolah mengeluh enggak bisa lagi mengambil pungutan dan dianggap melanggar, tidak mengambil partisipasinya dari masyarakat rupanya anggaran yang diterima tidak cukup menutupi seluruh biaya operasional,” tuturnya.

“Kami berharap pendidikan gratis jangan dipakai karena akan menipu rakyat," imbuh dia.

Sejauh ini, lanjut Warsono pemerintah sudah menyediakan berbagai bantuan pembiayaan pendidikan. Mulai BOS, BOSDA Madin, dan BPOPP. Walakin, masih ada sekolah kekurangan dana untuk pendidikan bermutu. 

Dalam hal peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Jatim. Ini bisa terlihat dari berbagai program bantuan seperti Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN), yang dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). 

Program itu digagas, mengingat Madin telah memberikan kontribusi besar dalam rangka meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa.  

Selain BOSDA MADIN, Pemprov Jatim juga membuat terobosan dalam peningkatan kualitas pendidikan, yakni melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Dalam program ini SPP Gratis.