Jelang Akhir Tahun 2024, Ombudsman Jatim Target Tuntaskan 350 Aduan Masyarakat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Jawa Timur menargetkan 350 laporan yang masuk harus dituntaskan menjelang akhir tahun 2024.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin menjelaskan 350 laporan itu bakal dituntaskan dalam rapat konsinyering yang digelar selama dua hari 3-4 Oktober 2024.

“Di rapat konsinyering hari pertama pada 3 Oktober 2024, kami sudah menyelesaikan verifikasi laporan yang masuk tersisa 67 dari 350 laporan,” kata Agus di Surabaya, Kamis (3/9).

Agus mengungkapkan dari ratusan aduan masyarakat yang masuk yang paling banyak melapor terkait pertanahan, layanan di pemerintah daerah baik itu kota atau kabupaten, dan kepolisian. Aduan layanan di pemerintah daerah, lanjutnya, mayoritas terkait kepegawaian hingga layanan perizinan kesehatan.

“Contohnya, pernah ada itu pengurusan surat izin praktik apoteker, tetapi pihak pemkab itu tidak memproses karena alasan UU yang lama terkait apoteker harus ada surat rekomendasi dari asosiasi. Di UU baru soal kesehatan pada 2023 itu tidak perlu ada rekomendasi dari asosiasi apoteker,” jelasnya.

Menurutnya, 40 persen dari total aduan yang masih berasal dari Kota Surabaya. Hal itu karena literasi masyarakat terhadap Ombudsman tinggi dan akses untuk ke Ombudsman Jawa Timur mudah. Saat ini, kantor Ombudsman Jawa Timur berlokasi di Surabaya.

“Di urutan setelah Surabaya ada Sidoarjo, Gresik, Malang, Jombang, hingga Mojokerto juga lumayan besar jumlah aduannya,” bebernya.

Mantan jurnalis Jawa Pos itu menyatakan PR Ombudsman tidak hanya menyelesaikan aduan yang masuk dari warga, tetapi mengedukasi saat mengalami layanan yang diduga maladministrasi bisa melaporkannya.