Pembayaran QRIS Parkir Banyak Penolakan, Akademisi Unair: Masyarakat Belum Siap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya sedang gencar melakukan revitalisasi pembayaran parkir menggunakan QRIS. Sistem pembayaran non-tunai ini rupanya memunculkan kontroversi dari paguyuban juru parkir (jukir) di Surabaya.

Tak sedikit dari mereka yang menggelar aksi protes mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Dosen Ilmu Politik Fisip Unair Dr Siti Aminah, Dra., MA., memberikan pandangannya terkait polemik revitalisasi sistem pembayaran parkir menggunakan metode QRIS di Surabaya.

Menurut Aminah, metode pembayaran QRIS sebagai terobosan yang menyesuaikan perkembangan teknologi untuk mengatasi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dalam retribusi parkir.

Meski memberikan akses kemudahan, penggunaan metode pembayaran QRIS dinilai perlu dikaji ulang. Revitalisasi sistem pembayaran non-tunai itu cenderung kompleks dan memerlukan perhatian khusus.

"Praktik kebocoran retribusi yang dilakukan jukir liar masih sering terjadi, bahkan sulit dikendalikan. Mereka sengaja menggunakan sistem pembayaran QRIS menghubungkannya ke rekening pribadi, alih-alih rekening resmi pemerintah kota/daerah," ucap Aminah tertulis, Rabu (31/1).

Aminah menilai upaya yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengatasi kebocoran retribusi parkir terhadap jukir liar yang meresahkan publik.

Dia menjelaskan metode pembayaran QRIS merupakan upaya pemerintah dalam menertibkan jukir liar serta menjadikan mereka sebagai jasa pelayanan langsung dari pemerintah yang dikelola swasta.