Fraksi Gerindra Tanggapi Bantahan Sekdaprov Jatim Soal RAPBD, Diminta Jangan Ngeles

Kemudian, soal penambahan alokasi dana transfer dari pusat sebesar Rp 1,5 triliun, DPRD Jatim memahami dana earmark yang sudah ditentukan penggunanya. Namun, OPD yang ketempatan tak ada yang memasukkannya dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) saat rapat kerja dengan komisi.

Dia menyebut adanya kemungkinan saat usulan awal pada RAPBD ada program yang sama dengan earmark sehingga anggarannya dobel dan OPD yang ketempatan masih belum tahu jika dapat alokasi earmark.

"Buktinya tidak ada yang memasukkan dalam RKA-nya. Ujung-ujungnya pagu anggarannya tidak sama dengan yang dibahas di komisi mitra kerja. Fungsi anggaran itu ada di DPRD. Apa memang sengaja mau dihilangkan," ujarnya.

BPKAD Jatim, kata Rohani, dalam rapat menyebut penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun berjalan adalah Rp 1,6 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk dana cadangan pilgub adalah Rp 300 miliar. Hal ini masih sesuai dengan buku RAPBD.

"Ini ujug-ujug mau diubah untuk penerimaan dari SILPA menjadi Rp 1,9 triliun dan dana cadangan pilgub menjadi Rp 600 miliar. Ini menyalahi hasil keputusan rapat," tuturnya.

Mengenai dana transfer yang dijabarkan secara detail pada Rapat Banggar 3 November 2022 dipertanyakan oleh Rohani apakah sudah dijabarkan sesuai dengan rincian yang diceritakan kepada awak media.

"Saya punya bahan rapat Banggar 3 November lho, di sana hanya gelondongan tidak terperinci lho. Sekdaprov jangan ngeles," jelasnya

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Muhammad Fawait menambahkan pihaknya masih menjaga kemitraan dengan eksekutif, apalagi komitmen partainya menjaga dan mengawal Gubernur Khofifah.