Ketum PBNU dan Muhammadiyah Respons Pencabutan Subsidi BBM, Begini Kalimatnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Pimpinan Pusat alias PP Muhammadiyah merespons wacana pemerintah terkait pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu meminta pemerintah membuat skema manajemen permasalahan, termasuk dampak buruknya bagi masyarakat.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai rencana kenaikan BBM tersebut adalah pilihan berat di tengah situasi ekonomi dunia.

Namun, Gus Yahya meminta pemerintah melakukan skema permasalahan, termasuk soal kenaikan BBM dengan risiko atau dampaknya bagi masyarakat.

“Tentu kami akan meminta pemerintah memelihara kondisi supaya tetap kondusif, tidak ada gejolak yang berkaitan dengan hal tersebut,” ujar Gus Yahya di Surabaya, Rabu (31/8).

Menurut dia, Pertama yang harus dilakukan melihat keadaan berat yang harus dihadapi masyarakat ketika harga BBM naik.

Sementara itu, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta DPRD dan pemerintah mencari solusi terbaik agar masyarakat tidak dirugikan.

Pasalnya, kenaikan BBM akan berpengaruh dan memiliki dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat.