Marak Permintaan Cabut PPKM, Pak Luhut Merespons, Bukan Ahli Dipercayai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Banyaknya usulan terkait pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjelang Ramadan makin menggema dari berbagai kalangan.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan ada atau tidaknya PPKM tentu harus menunggu keputusan ahli.

“Kalau mau cabut, ya, cabut aja. Kami percaya ahli, masak yang bukan ahli dipercayai," ujar Luhut di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat (11/3).

Sementara itu, Ketua Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri, mengatakan hal yang perlu ditangani bersama yakni kesehatan dan pemulihan ekonomi dampak pandemi.

Yang pertama, capaian vaksinasi, khususnya di Kota Surabaya sudah melampaui target nasional. Hal itu, ditopang kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang makin tinggi.

”Warga juga sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Jadi, sudah familiar apa yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

Untuk pemulihan ekonomi, menurut dia, diperlukan aturan yang tidak kaku, khususnya menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, apalagi kebutuhan pokok masyarakat meningkat.

”Kalau PPKM diterapkan bisa meningkatkan inflasi, daya beli masyarakat turun karena banyak pembatasan. Konsekuensi harga naik, sebaliknya pendapatan akan turun. Jadi, itu situasi tidak ideal,” kata Muhibbin. (mcr23/jpnn)