NIK Jadi NPWP, Dosen Unair Singgung Korupsi E-KTP dan Kebocoran Data

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini telah menjadi pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu termuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI pada 7 Oktober 2021 lalu.

Meski begitu, pengintegrasian NIK ke dalam NPWP atau penerapan single identity number (SIN) tersebut harus dikaji lebih dalam lagi seperti dikatakan Dosen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Gitadi Tegas Supramudyo.

Gitadi menjelaskan pengintegrasian membutuhkan upaya ekstra serius, karena perlu pengkajian menyeluruh demi menghidari peristiwa buruk yang terjadi beberapa tahun lalu.

"SIN memang merupakan kebutuhan, tetapi pengalaman buruk perihal mega korupsi E-KTP yang hingga kini persidangannya belum selesai harus juga menjadi pertimbangan," jelasnya.

Menurut Gitadi, pada dasarnya SIN memang sebuah kebutuhan dalam kehidupan masyarakat maju atau modern, tetapi perhitungannya harus komprehensif, apalagi wilayah dan aksesibilitas masyarakat Indonesia sangat luas.

Selain itu yang perlu menjadi sorotan juga adalah terkait kebocoran data. Gitadi mengatakan kebocoran data pernah terjadi di institusi pemerintah, salah satunya BPJS.

"Sekarang ketika menerapkan SIN, selain data, kebocoran keuangan juga akan terjadi," katanya.

Maka dari itu, kata dia, perlu adanya antisipasi dengan membuat regulasi yang ketat dan keras.