DPR Dukung Aturan ASN Dilarang Gabung Ormas Radikal

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan tafsir atau kesalahpahaman mengenai simbol atau atribut yang dilarang dan berakibat menimbulkan kesalahpahaman antar pegawai.

Wakil ketua umum Partai Golkar itu pun meminta seluruh pimpinan instansi pemerintahan segera menindaklanjut SE tersebut dengan membuat aturan turunan.

"Sehingga aturan tersebut dapat segera diimplementasikan untuk mencegah masuk dan berkembangnya radikalisme di lingkungan pemerintahan," paparnya. (boy/jpnn)