KLHK Bantah Tudingan Izin Bukan Lahan Era Jokowi Jadi Penyebab Bencana Alam di Indonesia
Khusus untuk di era Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya izin dikeluarkan sebanyak 1,2 juta hektare atau hanya 10,7 persen dari keseluruhan izin yang diberikan sebelumnya.
''Itu pun dari izin tersebut, hampir 590 ribu hektare sebenarnya telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri tahun 2011–2014,” ujar Kepala Biro Humas KLHK tersebut.
“Jadi, sebenarnya izin yang dikeluarkan di era Presiden Jokowi hanya seluas 610 ribu hektare lebih atau 5,4 persen izin HTI yang telah diberikan sampai dengan Desember 2020,'' ujar Nunu.
Sedangkan hutan alam atau HPH tercatat izin seluas 18,7 juta hektare yang diberikan sampai Desember 2020.
Selama 2015-2020 era pemerintahan Presiden Jokowi, dikeluarkan izin seluas 291 ribu hektare atau setara dengan di bawah 1,6 persen dari luas total yang diberikan.
Artinya lebih dari 98 persen izin HPH sudah ada di era sebelum pemerintahan saat ini.
Khusus untuk izin tambang/IPPKH yang diberikan dalam kawasan hutan, totalnya lebih kurang 590 ribu hektare sejak orde baru hingga tahun 2020.
Sementara di tahun 2015–2020, izin yang keluar seluas 131 ribu hektare atau lebih dari 22 persen. Artinya izin tambang terbesar, lebih dari 300 ribu hektare atau lebih dari 50 persen diberikan selama periode 2004–2014.
KLHK membantah tudingan obral izin buka lahan kawasan hutan era Presiden Jokowi jadi penyebab bencana alam di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News