BPJS Kesehatan Warga Miskin Dinonaktifkan, Enggak Ada Sosialisasi
Dia juga meminta solusi jangka menengah berupa pengalihan ke pembiayaan BPJS Kesehatan PBPU/BP (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja) yang dibiayai kabupaten/kota atau PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) dari APBN.
"Kami bersama Jamkes Watch mendorong dianggarkan tersendiri dari APBD Jatim untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga miskin atau tidak mampu," ucapnya.
Dia juga sekali lagi menekankan bahwa sebelum penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang dibiayai pemerintah agar peserta diinformasikan terlebih dahulu.
“Jangan sampai baru tahu ketika berobat,” tuturnya. (mcr23/jpnn)
DPRD Jatim menyesalkan pemprov yang tidak melakukan sosialisasi terkait dengan penonaktifan BPJS kesehatan bagi ratusan ribu warga miskin.
Redaktur : Fahmi Azis
Reporter : Ardini Pramitha
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
