Jawa Timur Tanpa KPK

“All are Managable” bukan terjemahan tepat, maka Malik menyebutkan “All are Aturable”. Yang dimaksud mengatur, bukan me-manage.

Mengatur punya makna konotatif menyiasati atau malah mengakali dan membohongi aturan. Laws are made to be broken, aturan dibuat untuk dilanggar. Begitu kata pepatah Inggris.

Aturan hukum memang ada, tetapi aturan itu bisa diatur lagi supaya lebih teratur.

Pada zaman Pak Harto korupsi pasti banyak, tetapi "aturable" alias bisa diatur karena dilakukan terpusat yang kemudian didistribusikan merata ke bawah dan ke samping. Kepala daerah ada jatah sendiri, jenderal-jenderal punya jatah sendiri, dan para menteri punya jatah masing-masing.

Siapa yang ikut aturan akan aman dan sejahtera, siapa yang main sendirian melebihi jatahnya pasti akan diberangus. Ibnu Sutowo yang mengorupsi uang Pertamina dan Bedu Amang yang menilap  duit Bulog ditangkap karena main tidak sesuai aturan.

Pada zaman reformasi dua puluh tahun terakhir korupsi menjadi ambyar menyebar rata ke seluruh daerah. Seiring dengan terjadinya desentralisasi kekuasaan maka korupsi terdesentralisasi.

Otonomi daerah menjadikan para penguasa daerah seperti raja-raja kecil yang nyaris menguasai anggaran daerah secara mutlak. Kalau seseorang memegang kekuasaan mutlak, dia juga bisa melakukan korupsi mutlak.

Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak akan melakukan korupsi mutlak juga. Begitu kata Lord Acton.