Bantah Tudingan Politis dalam Kasus Korupsi BLTDD, Kejari Sampang Bilang Begini

"Karena itu, kami langsung menetapkan tersangkanya dan menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Yang menjadi tersangka satu orang, tetapi tidak menutup kemungkinan bertambah karena proses penyidikan masih terus berlangsung," jelasnya.

Kuasa Hukum Kepala Desa Gunung Rancak Muhammad Juhar dan Bendahara Desa Sofrowi yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi BLTDD itu, Moh Bahri mengaku keberatan penetapan bendahara desa sebagai tersangka dan menilai ada unsur politik.

"Kami kaget, dari undangan pemeriksaan saksi lalu dinaikkan statusnya menjadi tersangka," ucap Bahri.

Bahri mengatakan sejak awal kasus yang ditangani Kejari Sampang terkesan ada tendensi politik tingkat desa dan terkesan dipaksakan. Sebab, kliennya telah mengembalikan uang kerugian negara yang ditemukan tim Kejari Sampang yakni Rp260 juta.

"Kami sangat menyayangkan kenapa masih ditetapkan tersangka, kalau berbicara Undang-Undang Tipikor itu bagaimana negara menyelamatkan uang negara, sedangkan kasus ini kerugian negara sudah dikembalikan melalui kejaksaan," ucapnya.

Saat itu, pencairan DD dan ADD atas perintah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, melalui bank penyalur, sedangkan kepala desa hanya memfasilitasi tempat lokasi pencairan.

"Kenapa yang harus bertanggung jawab kepala desa ketika ada warga yang merasa tidak menerima bantuan, ke mana data penerimanya, yang pegang data penyaluran bantuan itu ya BRI secara by name by address," katanya.

Terkait protes penasehat hukum tersangka ini, Kasi Intel Kejari Sampang Achmad Wahyudi menyatakan, semua bentuk ketidakpuasan bisa disampaikan di persidangan. (antara/mcr12/jpnn)