PBNU Cabut Penonaktifan Pengurus yang Jadi Caleg dan Timses, Berikut Rinciannya

jatim.jpnn.com, JAKARTA - PBNU mencabut penonaktifan sementara 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon legislatif (caleg) dan tergabung dalam tim sukses (timses) paslon capres-cawapres di Pemilu 2024.

“Jadi, mulai hari ini seluruh personel PBNU ataupun pengurus-pengurus badan otonom aktif kembali menjalankan tugas seperti biasanya,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Jumat (16/2).Gus Yahya sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan pencabutan penonaktifan status pengurus itu didasarkan pada pertimbangan pengurus-pengurus yang sudah tak berkampanye.

PBNU menilai seusai pemungutan suara pada 14 Februari, tidak ada persoalan terkait Pemilu 2024 sehingga pengurus yang sebelumnya dinonaktifkan keanggotaannya dapat kembali melaksanakan tuas organisasi.

"Jadi, kami sudah tidak punya kekhawatiran bahwa ada bias karena semuanya sudah kami serahkan kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ada," ujarnya.

Sejalan dengan pencabutan status 63 pengurus, PBNU juga mencabut penangguhan sementara atau moratorium kegiatan kaderisasi yang sebelumnya dilakukan untuk menjaga suasana kondusif di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami putuskan untuk mencabut moratorium itu. Saat ini, akan segera dilakukan proses organisasi yang normal di semua tingkatan," jelasnya.

Sebelumnya, PBNU menonaktifkan 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai caleg dan tergabung dalam timses pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.

Di jajaran Dewan Penasehat PBNU atau Mustasyar, beberapa nama yang nonaktif tersebut antara lain mantan gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (Timnas AMIN), anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi bin Yahya (TKN Prabowo-Gibran), dan mantan politikus PKB Muhammad AS Hikam (TPN Ganjar-Mahfud).