Masyarakat Harap Hati-Hati Soal Boikot, Rawan Disusupi, Jangan Salah Sasaran

Nadirsyah juga mempertanyakan keakurasian kedua website rujukan tersebut karena beberapa produk yang masuk daftar dinilai saling bertolak belakang dalam konteks mendukung Israel. Dia juga mempertanyakan lebih dalam terkait definisi ‘mendukung’ Israel. 

"Apakah perusahaan publik tersebut mendonasikan keuntungan untuk Israel? Jika ya, apakah franchise tanah air otomatis dianggap mendukung perusahaan pusat?,” tanyanya.

Adakalanya produk tersebut hanya menggunakan nama atau brand saja, tetapi kandungan produk sudah lokal. Perusahaan juga dikuasai pengusaha lokal yang tidak memiliki urusan dengan brand pusat.

"Yang menjadi persoalan itu sebenarnya perusahaan atau produk?,” ucapnya.

Menurutnya, ada yang bilang boikot menjadi kesempatan bagi UMKM mengisi pasar yang setengah kosong. Namun, dia mempertanyakan kesanggupan UMKM mengisi permintaan pasar hingga menampung pegawai yang terkena PHK akibat boikot.

Masyarakat perlu bersikap kritis, tidak hanya mendukung dengan emosi. Dia menyarankan agar para ulama mengedukasi dan jangan hanya melampiaskan emosi sesaat.

Hal serupa juga disampaikan Profesor Muhammad Quraish Shihab. Dia mendapat aduan dari pengusaha yang mengalami penurunan pendapatan hingga 60 persen sejak fatwa MUi Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina berkelindan dengan gerakan BDS diterbitkan. 

Menurutnya MUI perlu membuat daftar produk yang masuk dalam fatwa mereka untuk menghindari boikot salah sasaran.