Pentingnya Peran IT Governance dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Sebagai solusi mendorong adopsi dan pengembangan bidang ilmu tata kelola teknologi informasi maka muncul berbagai kerangka kerja (framework) dan standar, diantaranya ITSM, ITIL, COBIT, ISO 20000, ISO 38500 dan lain sebagainya. 

Guna mendorong kecepatan adopsi tata kelola teknologi informasi oleh berbagai institusi pemerintahan maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan andal di tingkat nasional. Tata kelola dan pengelolaan SPBE secara nasional diperlukan untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi SPBE.

Hal itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE yaitu instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, masyarakat, dan pihak lain. 

SPBE dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk inovasi dalam pembangunan aparatur negara yaitu E-Government. 

Berdasarkan ketentuan, SPBE sebagai kebutuhan berlaku dalam lingkup pemerintah pusat maka setiap pemerintah daerah mulai mengadopsinya sebagai proses bisnis birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna berbasis teknologi informasi.  

Selain itu, dalam dunia pendidikan juga harus ditopang dengan IT Governance yang benar dan baik.

Pada bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi memerlukan peranan IT Governance guna memberikan kesempatan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, menawarkan kelengkapan fasilitas, dan kemudahan dalam mendapatkan layanan informasi yang valid oleh stakeholder.