Pemkot Surabaya Raih Peringkat Terbaik Indeks Reformasi Birokrasi

Bagi dia, reformasi birokrasi dimaknai bukan sekadar persoalan administrasi belaka, tetapi harus membawa dampak pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.

“Mulai sekarang di seluruh jajaran Pemkot Surabaya kami ukur semua programnya dengan target yang jelas. Stunting, kemiskinan, pengangguran, bahkan sampai SOP antrean rumah sakit kami bikin target jelas,” tuturnya.

Dengan reformasi birokrasi di Kota Pahlawan melahirkan program inovasi seperti Rumah Padat Karya yang berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan.

"Persentase penduduk miskin juga berhasil turun menjadi 4,72 persen. Itu semua akan terus kami tangani melalui kerja birokrasi yang berdampak,” ucapnya.

Pihaknya juga sukses menaikkan peringkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari peringkat BB (Baik) menjadi A (Sangat Baik).

Eri menyebut Pemkot Surabaya pertama kali meraih predikat A untuk SAKIP yang dinilai dari sekitar 120 indikator yang menghitung akuntabilitas kinerja birokrasi secara rigid dan terukur.

“Kami memang lakukan beberapa pembenahan secara terus menerus. Jadi, siapa saja yang mengerjakan di birokrasi menjadi jelas. Tidak tumpang tindih, tetapi kolaboratif agar dampak program di masyarakat lebih terasa,” imbuh Eri. (mcr23/jpnn)