Pusat Putus DAK, 6.000 Warga Surabaya Berpenghasilan Rendah Diminta Bersabar
jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPRD Surabaya menyampaikan bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tidak dianggarkan lagi dalam APBD 2023.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati, Senin (31/10).
Dia mengatakan hal itu karena ketiadaan anggaran dari pemerintah pusat yang biasanya dikucurkan setiap tahun.
Aning memerinci pada umumnya ada dua blok rusun yang dibangun dari anggaran pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).
"Sehingga 6.000 antrean rusun dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) masih harus bersabar untuk menanti konsep rusunami (rumah susun sederhana milik)," kata Aning.
Menurutnya, rusunami saat ini digagas oleh Pemkot Surabaya melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP) setempat.
"Semoga konsep kerja samanya bisa mengentaskan 6.000 antrean MBR yang belum punya dan butuh rumah," ujar dia.
Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad sebelumnya mengatakan pembangunan sembilan rusunami di Surabaya yang dimulai pada 2023 dikhususkan untuk warga yang sudah lepas dari status masyarakat berpenghasilan rendah.
Aning menyampaikan pada tahun depan, pemerintah pusat tidak lagi mengucurkan DAK ke Pemkot Surabaya. Warga MBR diminta bersabar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
