Zero ODOL 2023: Sopir Menjerit, Dishub Jatim Sentil Kemenhub, Suryadi: Ini Benang-Benang Kusut
Terkait dengan kelebihan muatan truk, ternyata akar masalahnya sudah dari awal, karena industri menjual kendaraan yang dari awal sudah over dimension overload.
Jadi, pemerintah mengizinkan menjual kendaraan yang dimensinya besar, padahal jalannya belum disiapkan.
“Jadi ini ibarat kebijakan di satu sisi pemerintah mengambil untung menjual barang ilegal. Ketika kita pakai ternyata kita melanggar aturan. Ini benang-benang kusut yang coba kita uraikan.” ujar anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama.
Menurutnya, sangat membebani para supir karena menurut UU lalu lintas, pihak yang dihukum ketika pelanggaran itu hanya pengemudi, padahal mereka tidak memiliki kewenangan menentukan berapa besar muatan barang yang dibawa.
“Mereka perannya sangat kecil dalam angkutan logistik kita. Ini salah satu contoh regulasi kita. Oleh karena itu kami berharap bisa mendapatkan masukan-masukan lebih banyak.
Suryadi pun menyampaikan pada 2023, pihaknya akan merevisi undang-undang lalu lintas dan angkutan di jalan.
"Itu sudah kami inventarisir permasalahan-permasalahannya seperti itu nah sebagai tambahan informasi di DPR RI sudah beberapa kali melakukan rapat kerja.” ujarnya. (faz/jpnn)
Permasalahan sopir kian menumpuk, terutama soal zero ODOL 2023. Dishub Jatim hingga DPR RI buka suara.
Redaktur & Reporter : Fahmi Azis
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News