JIAD Nilai Pemerintah Terlalu Ribet dengan Izin Ponpes Shiddiqiyyah, Padahal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pembatalan pencabutan izin operasional Ponpes Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang, menjadi sorotan Jaringan Islam Antidiskriminasi (JAD).

Koordinator JIAD Aan Anshori mengaku bingung dengan sikap pemerintah tersebut..

Dia menilai kebijakan pembatalan pencabutan izin operasional itu justru menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Ini juga menyatakan bahwa sebenarnya publik tidak cukup tahu apa yang dikehendaki pemerintah dengan mencabut izin, kemudian tidak mencabut izinnya," kata Aan, Selasa (12/7).

Menurutnya, ada beragam aspek yang seharusnya lebih difokuskan oleh pemerintah dalam kasus dugaan pencabulan santriwati oleh pelaku MSAT ketimbang berbicara soal persoalan izin pondok itu.

"Karena mau mencabut atau tidak, problemnya adalah sejauh mana pemerintah itu benar-benar mengevaluasi Pesantren Shiddiqiyyah," ujarnya

Aan menilai pemerintah terlalu fokus soal izin operasional, padahal seharusnya bisa memberikan fasilitas pengaduan sekaligus menelisik jumlah korban MSAT.

"Apakah ada korban-korban yang lain atau tidak? Pascatertangkapnya MSAT itu seharusnya pemerintah membuka hotline bagi santriwati, santriwan, atau wali murid yang anaknya pernah menjadi korban, dia bisa lapor," tuturnya.