Raperda APBD Jember Lewat 30 September, PDIP: Satu-Satunya di Indonesia

jatim.jpnn.com, JEMBER - Sejumlah fraksi di DPRD Jember menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna, Sabtu (9/10).

Jubir Fraksi PDIP Hadi Supaat mengungkapkan pihaknya menyoroti keterlambatan penyampaian nota pengantar P-APBD tahun anggaran 2021.

Keterlambatan itu lantaran rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Jember tahun 2021 baru diserahkan pemkab kepada DPRD setempat pada 27 September 2021.

"Kejadian itu mungkin satu-satunya di Indonesia yang P-APBD terus dibahas melewati tenggat 30 September 2021," kata Hadi dalam rapat paripurna di DPRD Jember.

Dia pun mengingatkan Peraturan Pemerintah (PP) 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 179 Ayat (1) yang menyebutkan pengambilan keputusan mengenai raperda tentang P-APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling telat tiga bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

"Kami mendorong eksekutif dan pimpinan DPRD Jember untuk berkoordinasi terlebih dahulu soal kelanjutan pembahasan P-APBD kepada gubernur, apakah dapat dilanjutkan atau tidak?" ujar dia.

Meski begitu, Fraksi PDIP memahami betul bahwa P-APBD itu sangat dibutuhkan, terutama menyangkut realokasi (refocusing) anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 beserta dampaknya serta pemulihan ekonomi usai pandemi.

Adapun Juru Bicara Fraksi PKS Mashuri menerangkan belanja bansos pemkab mampu menyentuh pihak-pihak di bawah yang terdampak COVID-19, namun tidak terdata pemerintah pusat-daerah sebelumnya.