Konflik Agraria Karangdoro, Jumeno: Saya Pengin Bisa Mati dengan Tenang
jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen mempercepat penyelesaian konflik agraria di Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur.
Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan menyampaikan pihaknya tengah meninjau masalah agraria di sana.
“Posisi penyelesaian dari lokasi Desa Karangdoro sudah di depan gawang,” kata Usep, Jumat (27/8).
Dia menyampaikan selain Desa Karangdoro, tim KSP pun telah menerima 16 pengaduan konflik agraria.
“Di tahun 2021 sendiri, ada empat lokasi permukiman dalam kawasan hutan yang bakal diprioritaskan penyelesaiannya dan dikawal secara intensif oleh Tim Agraria Bersama 2021,” ucap Usep.
Kepala Desa Karangdoro Sunaryo menjelaskan warga setempat sudah terlalu lama menanti penyelesaian konflik agraria di wilayah itu.
Warga desa sudah mengajukan 13 kali upaya pelepasan wilayah desa dari kawasan hutan.
Sunaryo memaparkan warga Desa Karangdoro sudah menempati wilayah di kawasan hutan itu sejak 1943. Namun semenjak 2000, masyarakat tidak dapat membayar pajak karena kawasan tempat tinggal mereka tak memiliki kepastian hukum.
Jumeno, satu warga Dusun Sumberagung, Desa Karangdoro mengutarakan banyak pihak yang sudah menjanjikan akan disertifikasi, namun hingga saat ini, tak kunjung terealisasi.
Mungkin ini salah satu keinginan Jumeno. Sebelum dia menghembuskan napas terakhir, warisannya kepada anak cucu tidak lagi dirundung konflik agraria.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
