Pengawasan 3T: Apa yang Dilakukan Gubernur Jatim?
jatim.jpnn.com, JAWA TIMUR - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Deni Wicaksono menyoroti kurangnya kinerja pemerintah provinsi (pemprov) setempat dalam menangani COVID-19.
Dia menilai saat ini tiap daerah terkesan berjalan sendiri-sendiri dengan segala kreativitas dan keterbatasannya. Bahkan, nyaris tanpa kajian epidemiologi dalam penanganan pandemi COVID-19.
"Padahal Pemprov Jatim seharusnya memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melaksanakan kajian tersebut," kata Deni, Senin (5/7).
Sebagai contoh, sesuai Instruksi Mendagri No 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali, di dalamnya terdapat target tes harian di masing-masing kabupaten/kota.
Seperti di Surabaya, per hari diwajibkan melakukan tes sebanyak 6.254 orang atau Nganjuk 2.272 penduduk.
“Apa yang dilakukan gubernur? Hanya menerbitkan keputusan dengan isi mirip Instruksi Mendagri? Apa, dong, desain strategi Pemprov Jatim untuk membantu kabupaten/kota memenuhi target tes harian?” tanya Deni.
Deni pun mendorong gubernur segera menyiapkan rumah sakit darurat/lapangan di beberapa daerah. Sebab, tidak semua kabupaten/kota memiliki kemampuan untuk membangunya.
"Selain itu, pemprov ke depannya harus punya skenario penyiapan rumah sakit khusus penyakit infeksi yang menyebar di beberapa daerah,” ucap politisi PDIP tersebut. (boy/mcr13/jpnn)
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Deni Wicaksono menilai saat ini tiap daerah terkesan berjalan sendiri-sendiri dalam penanganan COVID-19
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
