Publik Perlu Dilibatkan Bahas Pemekaran Dapil Surabaya Supaya Tak Elitis
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya melibatkan akademisi dan parpol dalam pembahasan pemekaran dapil disoroti beberapa pihak.
Pengamat politik sekaligus peneliti Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdus Salam menilai langkah tersebut belum cukup. Publik perlu dilibatkan secara langsung.
"KPU Surabaya harus membuat terobosan baru dalam penentuan dapil dengan mendengar dan melibatkan publik Surabaya secara luas, di antaranya dengan melalui survei," kata Surokim, Kamis (27/5).
Dia menilai selama ini penentuan dapil Kota Pahlawan terkesan sangat elitis, hanya melibatkan para pakar, politisi parpol, dan kelompok-kelompok peduli pemilu. Namun belum bertanya langsung kepada publik Surabaya.
"Dengan pelibatan publik diharapkan bisa lebih partisipatif dan mendalam tentang bagaimana aspirasi serta kehendak publik sebenarnya," ujar dia.
Menurut Surokim, langkah itu penting sehingga penentuan dapil akan dilandasi dengan pertimbangan yang lebih komprehensif.
Baca Juga:
"Tidak kaku dan terlalu pragmatis sehingga hasilnya membumi, propublik, juga berdimensi masa depan," tutur dia.
Anggota KPU Surabaya Soeprayitno sebelumnya tengah menyiapkan kajian perihal pemekaran dapil dengan melibatkan akademisi lintas perguruan tinggi di Surabaya.
KPU diminta melibatkan publik secara langsung dalam pembahasan pemekaran dapil Surabaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
