Cegah Kebocoran PAD, DPRD Surabaya Minta Pemkot Perbaiki Sistem Pajak Parkir

Politikus partai Golkar itu menyinggung tingkat kepatuhan para pengusaha yang masih perlu ada peningkatan. Menurutnya, banyak para pengusaha ini sudah menerima titipan uang pajak para konsumen, tetapi tidak segera dibayarkan sehingga harus ada punishment agar tingkat kepatuhan meningkat.

“Sebagai upaya untuk memberikan efek jera maka sebaiknya tidak hanya ditempeli tanda silang. Namun, harus disertai dengan pemasangan pemberitahuan melalui banner ataupun lainnya” tuturnya.

“Pembangunan di Surabaya itu berasal dari uang rakyat melalui pajak dan ini juga uang warga Surabaya yang dititipkan melalui pengusaha. Namun, tak diserahkah oleh para pengusaha kepada pemkot,” imbuh dia.

Dia berharap Pansus LKPJ 2024 yang sedang dalam pembahasan di DPRD dapat memberikan rekomendasi konkret agar pendapatan dari sektor pajak parkir bisa meningkat signifikan di tahun 2025.

“Dengan optimalisasi pajak parkir di mal dan penguatan sistem pengelolaan parkir, DPRD yakin potensi pendapatan daerah bisa jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)