Khofifah Jawab Pembiayaan Sekolah yang Dianggap Pungli, Begini Penjelasannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespons polemik terkait pembiayaan yang masih dianggap sebagai pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.

Menurutnya ada yang belum dipahami oleh wali murid atau masyarakat sehingga menjadi kekeliruan pemahaman. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi dinas pendidikan, sekolah, dan orang tua untuk menyepakatinya.

Dia menjelaskan pembiayaan kegiatan sekolah berasal dari cakupan dana BOS pemerintah pusat dan biaya  penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) Pemprov Jatim.

Di luar hal itu, tentu membutuhkan biaya tambahan yang didapatkan dari pungutan orang tua wali murid. Semua itu, kata Khofifah, terdapat regulasi dan sudah diatur dalam Permendikbud.

“Jadi, kalau pengin anaknya ikut olimpiade yang membiayai siapa, pelatihan sampai keberangkatannya enggak ada di BOS dan BPOPP. Itulah yang disupport Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG)," kata Khofifah dalam Refleksi Pendidikan di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (19/12).

Mantan Mensos itu menuturkan POMG seharusnya membuat rencana anggaran dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh orang tua. 

Jumlah pembiayaan yang disepakati juga harus ditandatangani seluruh peserta rapat penyusunan anggaran dan kepala sekolah.

“Kalau seperti itu maka di antara wali murid mungkin ada yang memang sangat tidak mampu, dia menyampaikan saja kami tidak mampu, ya tidak wajib,” ujarnya.