Hindari Pungli dengan Pakta Integritas, Khofifah: Sumbangan Sekolah Harus Sukarela

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuat pakta integritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya terkait larangan sekolah melakukan pungutan liar (pungli) atau sumbangan wajib kepada siswa.

Pakta integritas tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim. Kemudian dengan seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri bersama komite sekolah, Jumat (2/7).

Khofifah mengatakan tidak semua kebutuhan penyelenggaraan pendidikan didukung sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi diperlukan peran serta masyarakat melalui komite sekolah.

"Hal tersebut sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015 bahwa sekolah tidak boleh memungut biaya wajib dengan nominal yang ditentukan," ujar Khofifah.

Dia mencontohkan, seperti biaya ekstrakurikuler untuk meningkatkan kompetensi siswa serta biaya dalam mengikuti ajang olimpiade pendidikan skala nasional maupun internasional.

"Nah, sumbangan, bantuan yang dilakukan komite harus betul-betul atas dasar sukarela. Tidak ada yang boleh diwajibkan, apalagi pada angka sekian," tuturnya.

Walakin, Khofifah secara tegas menyebut bahwa pengelolaan anggaran harus transparan, akuntabel, kredibel, dan jelas peruntukannya. Selain itu, pengawasannya juga dilakukan ketat.

"Berita acara pada saat rapat komite menjadi penting, termasuk diketahui kepala sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kalau ini SMA, SMK, dan SLB Negeri," kata Khofifah. (mcr12/jpnn)