Puluhan Warga Perak Protes Pungutan Pengelolaan Lahan, Tarifnya 'Mencekik'

Hal itu dinilai 'mencekik' mereka. Apabila tak membayar, warga akan dieksekusi secara paksa atau dirobohkan rumahnya.

"Bayangkan, kalau warga yang kerjanya sebagai tambal ban, tukang kopi, sol sepatu, dipungut sampai jutaan rupiah, mereka ini makan apa. Hanya untuk sekedar hidup saja harus jungkir balik," lanjutnya.

Warga sebetulnya tertekan ketika ditagih. Belakangan ini juga banyak yang memilih tidak membayar.

"Sebagian sudah ada yang bayar karena takut. Perbedaan tarif juga dilakukan berdasarkan status pemilik rumah. Kalau PNS beda harga, kalau pengurus RT sempat dibebaskan dari pungutan," tandasnya.

Salah satu pengurus perkumpulan warga pemilik bangunan di Perak, Iren (58) menyebut saat ini sudah ada 3.500 orang yang resah. Beberapa di antaranya ada yang dieksekusi tanpa melalui putusan pengadilan

Dia meminta Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam melihat tangis warga Perak yang dijejal pungutan mencekik selama puluhan tahun.

"Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD, lihat rakyatmu. Kami di sini dihantui rasa was-was, khawatir sewaktu-waktu rumah kami dibumihanguskan. Sebelum ada HPL, warga sudah lebih dulu membangun rumah mereka, ada pula yang punya akta jual beli notaris, PBB Ruislag, rumah dinas golongan III, dan HGB," tandasnya. (mcr12/jpnn)