Banyak Warga Ber-KTP Surabaya, Tetapi Domisili Luar Kota, Lho Kok Bisa?

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait warga ber-KTP Surabaya, tetapi domisili atau tempat tinggalnya berada di luar Kota Pahlawan.

Tentunya hal itu akan mengganggu sinkronisasi data yang ada di kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surabaya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan pihaknya bakal melakukan penertiban administrasi kependudukan (adminduk) dengan pencocokan data.

"Makanya akan dilakukan pengecekan oleh petugas di lapangan, apabila tidak sesuai maka ditata kembali,” kata Agus, Kamis (24/3).

Penataan kembali adminduk ini bertujuan untuk memudahkan Pemkot Surabaya dalam memberikan pelayanan, salah satunya intervensi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebab, intervensi yang diberikan pemerintah itu berpedoman pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"NIK sebagai rujukan ketika memberikan intervensi bantuan. Nah, ketika data NIK tidak sesuai dengan alamat domisili atau De Facto tidak sama De Jure, maka intervensi itu bisa tidak diberikan," jelas dia.

Agus menjelaskan penertiban adminduk ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang pindah domisili lebih dari satu tahun wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal.