PBG Dinilai Menghambat Pembangunan Rumah, Apersi Minta Relaksasi
"Sektor properti itu menggerakkan perekonomian dan memiliki efek domino yang mendorong sektor lain bergerak," tuturnya.
Dia berharap Kementerian PUPR, KLHK, Kemendagri, ATR/BPN, dan Investasi/BKPM agar segera menyelesaikan persoalan itu.
"Kami sebagai pengembang butuh kepastian bisnis. Menurut saya, bukan hanya pengembang saja yang terganggu, tetapi perbankan akan terdampak juga realisasi penyaluran kredit KPR-nya," tegasnya.
Ketua DPP Apersi Jatim Makhrus Sholeh juga mendapat keluhan dari anggotanya yang mulai Agustus 2021 tak bisa menginput data perizinan karena error dan ditolak.
"Kami berharap sistem OSS (Online Single Submission) PBG bisa direlaksasi. Jadi, masih ada jeda enam bulan untuk transisi perizinan berjalan," harapnya.
Sekjen DPP Apersi Daniel Jumali mencatat bahwa sampai Oktober 2021, pihaknya mampu menyumbang pembangunan rumah subsidi sebesar 60 persen atau sekitar 103.000 unit dari target pemerintah 178.728 unit rumah.
"Apersi membutuhkan dana lebih dari Rp 15 triliun dan ada lebih 177 sektor lain dari semen sampai ke genteng yang terlibat dalam pembangunan," ungkapnya.
Meski pandemi, properti masih bisa mempekerjakan tenaga kerja. Apabila ada penundaan pembangunan maka akan berdampak pada banyak sektor.
Peralihan IMB menjadi PBG membuat pembangunan rumah stagnan karena terhambat perizinannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
