UB Malang Nyatakan Data Pemerintah Soal Penduduk Miskin Ekstrem Tak Sesuai Kondisi Riil
Pertama di Lamongan (166,82 ribu), Probolinggo (223,32 ribu), Bojonegoro (166,52 ribu), dan Bangkalan (2115,97 ribu).
Lukman mengakui ada perbedaan data dengan milik BPS Jawa Timur. Hal tersebut karena adanya faktor budaya dan ciri khas setiap daerah.
"Jika di Bojonegoro rumahnya kayu belum tentu mereka miskin karena masih memiliki ladang banyak. Sedangkan di Bangkalan rumahnya bagus belum tentu mereka kaya, hal tersebut karena faktor gengsi yang tinggi," katanya.
Dengan begitu, langkah yang benar untuk mengetahui individu miskin, miskin ekstrem, atau kaya, yakni harus melakukan survei secara individu.
Lukman juga menerangkan kebijakan pemerintah kabupaten dalam penetapan angka penerima manfaat juga memiliki ketimpangan bila dilihat dari persebaran penduduk penerimanya.
Hal tersebut disebabkan penerima manfaat dari kebijakan kemiskinan hanya diambil dari lima kelurahan dan lima desa di masing-masing kecamatan. Dengan total keseluruhan jumlah desa yang ditetapkan adalah 25 desa per kabupaten.
Maka dari itu, dia menyimpulkan jumlah penduduk miskin ekstrem di setiap kabupaten lebih banyak dari data yang tertera pada surat keputusan bupati. (mcr26/jpnn)
Dalam mengatasi kemiskinan yang ekstrem pemerintah harus menggunakan data yang valid dan terkini
Redaktur : Fahmi Azis
Reporter : Ridho Abdullah Akbar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News