Paguyuban Warkop Surabaya Sampaikan Petisi Tolak RPMK Soal Aturan IHT

"Jika petisi penolakan ini tidak direspons oleh pemerintah, kami siap menggelar aksi massal bersama para pedagang kecil di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Timur, yang terdampak oleh aturan ini," tuturnya.
Menambahkan pendapat Hussein, Anggota DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i mengatakan dalam proses pembuatan regulasi seharusnya kelompok usaha yang akan terdampak juga dilibatkan.
Hal itu dilakukan agar tujuan regulasi tetap tercapai namun tidak merugikan kelompok usaha lain dalam jumlah besar.
"Tidak hanya pengusaha rokok, ada juga usaha lain seperti warung kopi atau toko kelontong yang tidak dilibatkan," ucapnya.
Kemudian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). PP dan Permenkes terbaru tersebut dikhawatirkan membuat DBHCT dan PAD berkurang. (mcr12/jpnn)
Paguyuban Warkop Surabaya menyampaikan petisi menolakPP 28/2024 dan RPMK tentang Pengaturan IHT.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News