Serahkan 7.201 SK Pengangkatan, Adhy Karyono: Tanpa PPPK Provinsi Jatim Lemah

"Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50 persen dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP," tuturnya.

Adhy menjelaskan penambahan TPP ini dilakukan agar tercipta SDM yang lebih berkualitas. Itulah alasan Jawa Timur menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp8,9 triliun untuk PPPK.

Di sisi lain, Adhy mengingatkan bahwa masih ada PR untuk memastikan status 24 ribu tenaga PTT dan honorer lainnya sebab posisi tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi di tahun 2025.

"Kami punya waktu sampai akhir Desember 2024. Nanti akan dicari bagaimana caranya kursi PPPK yang kosong karena pindah itu diisi dan kami berharap luar biasa agar formasi 2024 akan lebih besar lagi formasinya," katanya. (antara/mcr12/jpnn)