Pemkot Surabaya Siap Dirikan UPTD PPA, Tunggu Rekomendasi Gubernur

Pihaknya tak hanya sekadar melihat dari persoalan anak tersebut, tetapi persoalan itu juga dilihat baik dari sisi keluarga, komunitas maupun lingkungannya.

"Setelah dicermati, misalnya ada permasalahan sosial seperti belum masuk MBR atau belum dapat intervensi dari pemkot maka kami arahkan ke teman-teman dinas teknis," jelasnya.

Tomi menilai pendirian UPTD PPA di Kota Surabaya ini sangat penting.

Hal itu sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan kasus yang terjadi pada anak maupun perempuan agar lebih komprehensif dan menyeluruh.

“Jadi, kolaborasinya secara holistik dan integratif. Kami juga sudah ada dua shelter perempuan dan anak, untuk laki-laki dan perempuan," ungkapnya.

Untuk mendukung penanganan terhadap persoalan anak dan perempuan ini, DP3A-PPKB Kota Surabaya mendirikan UPTD PPA.

Meski demikian, UPTD ini baru dapat berjalan apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur.

"Rekomendasi terbentuknya UPTD PPA itu harus ditandatangani Ibu Gubernur. Kami tinggal menunggu itu saja, semuanya sudah kami siapkan," tandas Tomi. (mcr23/jpnn)