RUU Sisdiknas Dinilai Tidak Pro Honorer, Nadiem Makarim Dikirimi Surat Protes dari Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sudah masuk tahap program legalisasi nasional (Prolegnas) di DPR RI.

Dalam kajian riset sejumlah masyarakat ternyata dalam sistem yang baru di dunia pendidikan tersebut terdapat permasalahan yang dinilai tak pro terhadap tenaga pendidikan dan pelajar.

Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AM2P2) Raffli Muhammad mengatakan bahwa RUU Sisdiknas perlu ditinjau ulang dan lebih baik tak diresmikan.

Dia menilai hal tersebut tidak baik dan justru malah berubah dunia pendidik yang sudah terbangun dengan cukup baik.

"Ketentuan wajib belajar dalam RUU Sisdiknas yang tidak menerapkan program wajib belajar hingga umur 18 tahun atau SMA di seluruh daerah Indonesia terlihat diskriminatif dan mengesampingkan prinsip persamaan di hadapan pendidikan," kata Raffli, Senin (21/11).

Tak hanya itu, dalam aturan itu dimungkinkan ada pembangkangan dalam prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak anak yang termaktub di dalam Pasal 2 UU 23/2002 Jo UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak harus diperlakukan secara nondiskriminatif.

Dia juga menyebut di dalam RUU Sisdiknas ketentuan mengenai tunjangan fungsional dihapus sehingga sangat tak menguntungkan tenaga honorer dan non-PNS nagi pekerja guru di daerah.

Padahal tunjangan fungsional merupakan program pemberian subsidi kepada guru honorer dan dosen non-PNS bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.