BLT Dana Desa di Malang Baru Cair H-1 Pilkades, Sudah Benar Atau Menyalahi Aturan?

Selain itu, check and balance antara Pemdes dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga masih lemah. Hal ini membuka ruang yang ekslusif bagi pemerintah desa dalam mengelola anggaran.

"Tak heran jika akhir-akhir ini korupsi paling banyak terjadi di desa, menempati posisi pertama dari struktur pemerintahan negara yang ada," ungkapnya.

Dia juga menyatakan kaitannya dengan pilkades bahwa kualitasnya sangat menentukan demokrasi di desa. Apabila sudah berlangsung money politik, besar kemungkinan kades terpilih akan melakukan korupsi ketika menjabat untuk mengembalikan modal.

"Tahun 2021 lalu Inspektorat Kabupaten Malang menemukan hasil audit atas anggaran desa. Terdapat 100 desa yg masuk zona merah (potensi penyalahgunaan anggaran, red)," pungkas Jansen. (mcr26/jpnn)