BLT Dana Desa di Malang Baru Cair H-1 Pilkades, Sudah Benar Atau Menyalahi Aturan?

Terkait pemberiannya pada H-1 Pilkades, Nurman menyebut hal itu tak menyalahi aturan. Namun, masyarakat berhak mengawasi jalannya pemerintahan dan penyaluran dana desa.

Komponen-komponen program untuk penggunaan dana desa banyak, salah satunya BLTDD. Hal itu bisa dikategorikan sebagai salah satu indikator atau komponen dalam program menyejahterakan masyarakat.

Salah seorang warga berinisial ZR di desa tersebut mengaku pilkades 2022 berbeda dengan tahun sebelumnya karena perwakilannya hanya dari setiap RT.

"Untuk tahun ini memang sepi, sekarang yang memilih diwakilkan, setiap RT cuma dua dengan total RW, dari RW 1 sampai RW 9 dan saya sendiri tidak terpilih," ucapnya.

Total pemilih pada pilkades tahun ini sebanyak 301 orang.Teknis pemilihan sangat berbeda dengan nuansa pilkades sebelumnya yang ramai dan penuh antusiasme masyarakat.

Tahun ini hanya ada dua calon, yakni Jefri dan Asmari. Keduanya merupakan warga pendatang dan lain desa. Namun, Jefri adalah pengganti kepala desa yang sebelumnya telah meninggal dunia sebelum masa jabatannya selesai.

Informasi dari warga, calon terkuat, yakni Jefri karena lebih ideal dan sudah memimpin pemerintahan desa beberapa tahun belakangan.

Kepala Divisi Riset Malang Corruption Watch (MCW) Jansen Tarigan tak menampik kalau anggaran di desa secara umum cukup rawan disalahgunakan. Sebab, pengelolaannya masih tertutup dan eksklusif, serta tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.