Bupati Tuban Aneh-Aneh, Bu Khofifah, Harus Tegur!
jatim.jpnn.com, TUBAN - Bupati Tuban, Jawa Timur Aditya Halindra Faridzki mewajibkan pegawai pelayanan publik berbahasa Jawa dari kabupaten sampai tingkat desa.
Regulasi itu lantas menjadi sorotan pengamat politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin.
Dia bahkan meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menegur Bupati Aditya.
"Bupati Tuban itu aneh. UU Bahasa sudah mewajibkan pelayanan negara pakai bahasa Indonesia, kok, malah pakai bahasa lokal," kata Mualimin, Minggu (18/7).
Menurut dia, kebijakan berbahasa lokal tersebut merupakan tanda kemunduran nasionalisme. Sebab, itu salah satu bentuk ego kedaerahan, padahal banyak orang non-Jawa tinggal di Tuban.
"Gubernur Khofifah harus tegur Lindra!" ujar dia.
Dia beranggapan daripada bikin kebijakan yang mereduksi nilai-nilai kebangsaan, sebaiknya Bupati Tuban fokus sosialisasi pentingnya vaksin COVID-19.
Pasalnya, di Tuban, khususnya pedesaan banyak warga enggan menjalani vaksinasi. Sebagian masyarakat meyakini vaksin mengandung babi dan habis disuntik banyak yang mati.
"Hoaks macam begitu harusnya jadi fokus Lindra. Sebab tanpa kesuksesan vaksinasi COVID-19, tidak ada pemulihan ekonomi," tutur Mualimin.
Pengamat politik Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) memprotes kebijakan Bupati Tuban yang mewajibkan pegawai pelayan publik berbahasa Jawa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
