Enggak Cukup Kalau Pelanggar PPKM Darurat Cuma Diajak ke TPU Keputih

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya diminta memperluas sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) selama masa PPKM darurat 3-20 Juli 2021.

Selama ini, sanksi yang diberikan, yakni diajak ke pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Keputih, melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), membantu tenaga pemulasaran, dan membuat peti mati.

"Bila perlu, sanksi sosial itu diperluas lagi cakupannya," kata Anggota Komisi A PDRD Surabaya Josiah Michael, Kamis (8/7).

Josiah mencontohkan, di antaranya, para pelanggar prokes diminta mengerjakan hal-hal teknis dan administratif saat vaksinasi untuk kelompok ODGJ dan penyandang disabilitas. Selain itu, juga mendistribusikan makanan bagi pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri.

"Saya kira cara-cara seperti itu dapat memberi efek jera bagi pelanggar PPKM," ujar anggota dewan dari Fraksi PSI tersebut.

Pemkot Surabaya pun harus memperkuat kolaborasi dengan aparat TNI-Polri guna mengoptimalkan operasi pelanggaran prokes selama PPKM darurat.

"Dalam situasi seperti ini, tidak ada lagi toleransi bagi pelanggar prokes," tutur dia.

Pihaknya juga meminta usaha jasa laboratorium kesehatan serta toko alat kesehatan dan obat-obatan turut dipantau. Menurut dia, kedua unit itu berpotensi menimbulkan antrean dan melanggar aturan.