Laporan Keuangan Pemkab Jember Dinilai Tak Wajar, Pakar Politik: Jelas Ada Manipulasi Anggaran

jatim.jpnn.com, JEMBER - Pengamat komunikasi politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menanggapi informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan penilaian opini tidak wajar atas laporan keuangan Pemkab Jember Tahun Anggaran 2020.

"Ada lima dari tujuh catatan opini tidak wajar dari Laporan Keuangan Pemkab Jember yang diperiksa BPK cenderung berpotensi pidana," kata Iqbal di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (2/6).

Iqbal mencontohkan laporan belanja barang dan jasa sebesar Rp 202,78 miliar yang disajikan lebih tinggi dibandingkan anggaran untuk pegawai.

"Adanya ketidaksesuaian laporan keuangan dan anggaran awal jelas mengindikasikan praktik manipulasi laporan keuangan," ujarnya lagi.

Selain itu, ditemukan Rp 107,09 miliar laporan kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh terakhir yang Iqbal sampaikan ialah realisasi belanja Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) sebesar Rp 66,59 miliar tanpa rekapitulasi, sehingga tidak ada bukti pemeriksaan yang cukup.

"Dengan demikian dana yang belum jelas keberadaannya dari sejumlah contoh yang saya sampaikan saja sudah mencapai miliaran," kata pengajar Prodi Hubungan Internasional FISIP Unej itu pula. (mcr6/antara/jpnn)