jatim.jpnn.com, SURABAYA - Usai dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Biro Kepegawaian Kejaksaan, Ghufron mencoba peruntungan dengan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anak tukang sapu jalanan di Surabaya itu mengirim surat berisi tuntutan transparansi setelah gagal dalam psikotes dan tes kesehatan pendaftaran jaksa.
BACA JUGA: Anak Tukang Sapu Jalanan di Surabaya Gagal Jadi Jaksa, Nilai Psikotes Nol, Padahal Tes Mandiri Aman
Sebelumnya, Ghufron sempat melakukan tes mandiri di Brilian Psikologi dengan nilai 116 dan tes kesehatan di Laboratorium Klinik Pramita dinyatakan baik meski ada minus di mata kirinya.
Setelah mendapatkan hasil tes pembanding itu, Ghufron melakukan upaya sanggah pada Jumat (31/12). Sampai saat ini dia masih menunggu hasilnya meskipun informasinya ketika dinyatakan TMS tidak bisa melakukan hal tersebut.
BACA JUGA: Kawanan Begal Malam Tahun Baru di Surabaya Ternyata Geng Motor, Jumlahnya Belasan
“Pengumumannya antara 4-6 Januari ini. Saya melakukan itu karena merasa baik-baik saja,” ujar Ghufron, Rabu (5/1).
Selain menyurati Presiden Jokowi, dia juga mengirimkannya ke sembilan lembaga lain, di antaranya, Komisi III DPR RI, Ketua DPD RI, Menkopolhukam, serta Kejaksaan Tinggi Jatim.
BACA JUGA: Arema FC Seharusnya Sapu Bersih Seri Kedua Lalu, Kok Bisa?
“Saya masih menunggu. Sampai detik ini, belum ada respons sama sekali, lantas ke mana saya mengadu?" kata dia.
Pemuda berusia 24 tahun itu tak berharap banyak. Dia hanya pengin transparansi nilai yang didapatnya. Ghufron mengaku siap apabila hasilnya memang tidak lulus.
“Permintaan saya enggak aneh-aneh, cuma meminta transparansi. Apabila, misal tes kesehatan buruk, ayo tes ulang, karena tes mandiri berkata beberapa dengan SKB,” tegasnya.
Menurutnya, selain dia, ada peserta lain yang nilainya di atas Ghufron juga dinyatakan TMS oleh panitia seleksi.
Dia pengin peserta lain juga berani speak up dalam permasalahan tersebut agar ke depannya ada perbaikan sistem.
“Jujur, saya tidak memikirkan diri sendiri karena saya juga tahu ada sekitar 200 orang dinyatakan TMS, padahal nilai mereka tinggi,” ungkapnya.
Ghufron menilai penegak hukum di Indonesia layak diberikan kepada putra dan putri terbaik dan kebenaran harus ditegakkan untuk memperoleh hasil maksimal.
“Untuk mencapai suatu kebenaran, harus punya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bagaimana bisa yakin kalau tidak ada keadilan, maka saya meyakini jika kebenaran lahir dari proses yang benar," tandas Ghufron. (mcr12/jpnn)
Redaktur : Fahmi Azis
Reporter : Arry Dwi Saputra
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News