Yakin Pemilu 2024 Proporsional Terbuka, Anggota DPR RI Supriyanto Bilang Begini

"Ini menunjukkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik, hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 22 E Ayat 3 UUD 1945," jelasnya.

Anggota DPR RI Dapil Jatim VII itu menyatakan dengan sistem pemilu proporsional terbuka, masyarakat bisa memilih mana wakil rakyat yang dikehendakinya.

Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, bahwa kedaulatan di tangan rakyat termasuk dalam memilih perwakilan yang dikehendaki. 

Justru yang saat ini dibutuhkan adalah UU yang terkait dengan pengaturan hukum acara judicial review di MK sehingga dalam melakukan judicial review berpedoman pada norma UU, tidak hanya berdasarkan keputusan  MK.

"Contoh konkretnya, UU Pemilu pada prinsipnya berfungsi pada waktu tertentu (saat pemilu). Seandainya KPU sudah menetapkan tahapan jadwal pemilu, seharusnya gugatan uji materi UU pemilu sebaiknya tidak dilakukan, agar terjadi kepastian hukum terkait penyelenggaraan pemilu," lanjutnya.

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini berkelakar ibarat sepak bola, Pemilu 2024 sudah berjalan setengah babak saat ini.

"Ini peluit pertandingan sepak bola sudah dimulai, sudah mau masuk paruh waktu, masak pada waktu pertandingan sudah berjalan masih diperdebatkan bola menyentuh tangan boleh apa tidak," pungkasnya. (mcr12/jpnn)