Oknum Pejabat BLP Pemkab Blitar Diduga Lakukan Penyimpangan Pengadaan Barang & Jasa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso mendapat banyak laporan dari berbagai pihak terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dirinya pun mulai melakukan penelusuran.

"Saya mendapat banyak laporan terkait buruknya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Rahmat di Surabaya, Jumat (11/8).

Adapun salah satu laporan yang masuk menyebut oknum pejabat di bagian layanan pengadaan (BLP) Pemkab Blitar meminta sejumlah uang kepada rekanan yang ikut dalam proses lelang kegiatan pembangunan.

“Nilai kegiatannya sekitar Rp12 miliar terus minta Rp300 juta kepada pemenang lelang. Bukti-bukti dari laporan yang masuk sudah saya pegang," ujarnya.

Rahmat mengungkapkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaporkan dimainkan oleh pejabat tersebut tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemkab Blitar, melainkan dukungan anggaran dari pusat.

"Kalau benar oknum pejabat ini mengambil keuntungan pribadi, sungguh sangat disayangkan. Tindakan tersebut secara otomatis berdampak pada kualitas pembangunan. Sebab, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembangunan justru dialokasikan untuk kepentingan lain," tuturnya.

Wabup Rahmat bersama Bupati Blitar Rini Syarifah telah berjuang keras mendapatkan tambahan anggaran dari pusat untuk pembangunan di Bumi Penataran.

“Saya akan usulkan ke bupati agar oknum pejabat yang bermain ini dimutasi menjadi Kepala SD atau PAUD,” ucapnya.