Demokrat Jatim Gonjang-ganjing, AHY Enggak Becus Kelola Partai

“Pelantikan tidak sah karena payung hukum ditabrak DPP. Kalau sampai diteken, itu sebuah kecerobohan AHY. Kalau nekat dilantik, bisa jadi ini pengurus ilegal, tidak sejalan dengan PO dan AD/ART," tegasnya.

Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang menambahkan banyak permasalahan dalam Musda Demokrat Jatim. Menurutnya, AHY ceroboh dalam mengelola partai.

"Pertanyaannya, ketum paham enggak kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY. Kalau Jatim ini wilayah strategis dan harus dimenangkan, semestinya mengelolanya tidak awur-awuran," sambungnya.

Dia melihat adanya kejanggalan saat DPP mengumumkan SK Ketua Demokrat Jatim hasil Musda, yaitu dilakukan di kandang kuda. Pihak yang menyampaikan sekjen dan BPOKK, bukan ketum.

“Ini keputusan politis terkait partai di Jatim ke depannya, bagaimana bisa mengumumkan seperti orang jagongan di peternakan kuda. Apa ini keputusan resmi partai? Ini jadi aneh," ungkapnya.

Dia menilai apa yang diputuskan DPP sangat berseberangan dengan akar rumput di Jatim. Selain itu, AHY tidak pernah berkomunikasi dengan kader di bawah.

"Partai dikelola dengan cara tidak profesional. Pemaksaan kehendak, tahapan musda dilalui cara yang tidak wajar," tuturnya.

"DPP itu hadir di Jatim punya misi, bukan menggelar musda untuk kepentingan partai, tetapi mendudukkan orang, ini yang enggak boleh," kata Joshua. (mcr12/mcr13/jpnn)