Busyro Muqoddas: Pimpinan Muhammadiyah Harus Kritis & Etis Terhadap Birokrasi Negara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Majelis Hukum dan HAM (MHH) bersama Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan Pimpinan daerah harus kritis, konstruktif, dan etis.

Hal itu disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum Busyro Muqoddas saat menjadi pembicara pada Raker MHH PWM Jatim di Surabaya, Kamis (1/6).

“Advokasi Muhammadiyah diberikan kepada negara dan rakyat karena negara tanpa rakyat tidak ada negara sehingga fokusnya pada infrastruktur birokrasi,” kata Busyro.

Dalam melakukan advokasi dengan modal moral, Muhammadiyah harus menjaga diri. Dia tak ingin ada yang minta-minta, harus terus memperjuangkan keadilan yang berkaitan dengan kasus yang dikritisi dengan etis.

Apabila mengenai pola kerja kelembagaan, sebisa mungkin diselesaikan di pimpinan daerah kabupaten kota.

"Diselesaikan saja di sana, lalu dilaporkan ke MHH dan LBHAP PW dilanjutkan laporan ke PP Muhammadiyah,” tuturnya.

MHH PP Muhammadiyah bekerja sama dengan sejumlah NGO melakukan diskusi hasil sejumlah riset, untuk memperjuangkan posisi rakyat yang berdaulat sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar.

“Mengapa demikian karena sekarang yang berdaulat cekung, sedangkan rakyat yang berdaulat,” ujarnya.